Kebijakan tersebut mendapat kritikan dan penolakan dari kalangan anggota DPRD Provinsi Riau.
Husaimi Hamidi, anggota Komisi C DPRD Riau mengatakan, dirinya menyayangkan kebijakan tersebut. Saat kampanye, presiden berjanji memperjuangkan rakyat dan saat ini pada kenyataannya berbanding terbalik.
"Saya kecewa dengan presiden ketika kampanye berjanji memperjuangkan rakyat. Melakukan blusukan ke sana-sini. Namun, sekarag mencabut seluruh subsidi, mulai gas 3 kg naik, bensin dan listrik," Ujarnya
Ia juga mengatakan bahwa kebijakan seperti itu merupakan kebijakan yang melukai hati rakyat dengan kondisi perekonomian masyarakat yang saat ini melemah.
"Kenaikan itu melukai hati rakyat dan rakyat juga dibebankan. Apalagi PLN memaksa menaikkan daya menjadi 1.300 VA. Sekarang pemadaman seperti makan obat, tiga kali sehari. Semua lini masyarakat jadi korban," katanya.
Hal senada juga disampaikan anggota komisi D DPRD Riau, Mansyur. Menurutnya kebijakan dari pemerintah tersebut dinilai belum tepat, pasalnya saat ini pelayanan PLN kurang amksimal ditambah lagi perekonomian masyarakat saat ini melemah.
"Kodisi saat ini di perekonomian masyarakat melemah, Dengan adanya kebijakan pusat tersebut, sebenarnya kasihan juga masyarakat yang kurang mampu jika subsidi listrik mereka dicabut," jelasnya. Ia juga meminta kepada pemerintah supaya selektif dalam mengambil kebijakan di tengah perekonomian masyarakat melemah.