Husaimi Hamidi : Lintas parpol merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap berbagai persoalan di Riau

PEKANBARU  - Wakil Ketua DPW PPP Riau, Husaimi Hamidi, Senin (25/07/16), mempertanyakan alasan DPW PAN Riau yang memilih jadi penyeimbang dalam menanggapi berbagai persoalan di Riau.

Menurutnya, jika alasannya karena tidak mau ada konflik baru, alasan tersebut dianggapnya tidak masuk akal.

"Lintas parpol ini bukan untuk menjatuhkan seseorang atau memunculkan konflik baru di Riau. Lintas parpol merupakan salah satu bentuk kepedulian kita terhadap berbagai persoalan di Riau, kepedulian untuk segera diselesaikan," katanya.

Lebih lanjut disampaikannya, masih banyak persoalan di Riau ini yang harus diperjuangkan koalisi lintas partai politik ini,

"Kalau mereka menjadi penyeimbang, berarti mereka tidak paham dengan apa yang kita perjuangkan ini. Penyeimbang apa? Di sini tidak ada kabinet seperti di pusat sana," tegas Husaimi Hamidi.

Walaupun demikian, ia sangat menghormati keputusan DPW PAN Riau yang mengambil sikap tersebut. Ia berharap DPW PAN Riau tetap berkomitmen dalam menanggapi persoalan yang ada di Riau.

"Banyak persoalan di Riau yang perlu diatasi. Contohnya saja kursi ketua DPRD Riau dan wakil gubernur Riau. Dalam hal ini, Golkar punya wewenang, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda untuk melakukan wewenangnya itu," tutupnya.

Dengan keluarnya PAN dari lintas parpol, maka partai yang tersisa dari lintas parpol ini tersebut adalah Partai PDI Perjuangan, Gerindra, PPP, PKB, Hanura, NasDem, dan Demokrat, PKS,

Ikatan Keluarga Kecamatan Pujud (IKKP) Pekanbaru menggelar halal bihalal

PEKANBARU- Bertempat di rumah salah seorang pengurus, Ikatan Keluarga Kecamatan Pujud (IKKP) Rokan Hilir adakan halal bihalal. Kesan meraih pun tergambar dalam kegiatan tersebut.

"Berhubung masih dalam suasana lebaran, tidak salahnya kita adakan kegiatan halal bihalal ini. Sekalian memupuk kebersamaan antara kita," kata Husaimi Hamidi, Ketua IKPP dalam sambutannya, Sabtu (23/07/16).

Dalam kegiatan tersebut, ia pun menyampaikan sejumlah program kerja yang bakal dilaksanakan. Seperti pembentukan koperasi dengan sistem simpan pinjam, membentuk bank yang memudahkan masyarakat Pujud.

"Kalau selama ini kegiatan kita banyak ke bidang sosial, maka ke depan ini, kita akan coba lakukan kegiatan di luar itu, seperti membentuk koperasi dengan sistem simpan pinjam dan bank untuk masyarakat Pujud khususnya. Ini program yang akan kita capai," ungkapnya.

Untuk tahap awal dalam mendirikan koperasi ini, ia akan melakukan komunikasi dengan sejumlah masyarakat Pujud yang sukses secara ekonomi. Kemudian untuk bank, ia akan bekerjasama dengan bank swasta yang didirikan oleh Saleh Djasit, mantan Gubernur Riau yang merupakan salah seorang tokoh masyarakat Pujud.

"Terkait bank ini, target kita, bagaimana Pujud itu nantinya punya bank, katakanlah semacam Bank Pengkreditan Rakyat atau BPR. Saya yakin program ini akan terlaksana, tentunya dengan kerjasama kita semua," terangnya.

Lebih lanjut, sebagai salah seorang anggota DPRD Riau, ia mengatakan jika dalam APBD Murni tahun ini, Rp15 miliar anggaran provinsi akan dikucurkan untuk Pujud. Anggaran ini digunakan untuk membangun turap, puskesmas dan hold.

"Saya sangat berharap, masyarakat Pujud yang belum bergabung dengan kami, mari bergabung. Saatnya kita buang sifat yang tidak baik, mari bergabung untuk memajukan organisasi dan Pujud khususnya," harap politisi PPP ini.

Kegiatan tersebut juga diisi dengan ceramah agama yang kemudian dilanjutkan dengan saling berjabat tangan untuk saling bermaafan

Husaimi Hamidi ; Bantuan Sosial Pemprov Dinilai Tidak Tepat Sasaran

PEKANBARU - Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran dana bantuan sosial, agar tidak melanggar aturan. Selain itu juga agar bantuan tepat sasaran. Pihak DPRD Riau menilai, kondisi tahun-tahun sebelumnya bantuan sosial dianggap kurang bijaksana dalam pengalokasiannya.

 

Anggota Fraksi PPP DPRD Riau, Husaimi Hamidi, Selasa (19/7/2016) mengatakan, cukup banyak masyarakat yang mengeluh tentang pendistribusian bantuan sosial sebelumnya. Berbagai keluhan masyarakat tersebut dilaporkan ke pihak DPRD Riau. Mulai dari keluhan sudah diurusnya administrasi secara lengkap, namun anggaran tidak cair, namun juga lembaga yang kesulitan untuk mendapatkan pengalokasian bantuan sosial tersebut.

Pemerintah Provinsi Riau diminta untuk lebih bijaksana dalam mengalokasikan anggaran dana bantuan sosial, agar tidak melanggar aturan. Selain itu juga agar bantuan tepat sasaran. Pihak DPRD Riau menilai, kondisi tahun-tahun sebelumnya bantuan sosial dianggap kurang bijaksana dalam pengalokasiannya.

 

Husaimi mencontohkan, adanya terjadi longsor beberapa hari lalu di kawasan sungai Desa Air Hitam Kecamatan Pujud, Kabupaten Rokan Hilir, menyebabkan salah satu masjid di sana terbawa arus sungai karena terjadinya longsor tersebut. Seharusnya menurut dia, tempat ibadah seperti itu yang mestinya diberikan bantuan.

"Tempat ibadah seperti inilah yang harusnya dibantu. Kami tidak ingin lagi terjadi sebelumnya. Pihak pemerintah harus lebih bijak dalam pengalokasian bantuan sosial ini," kata Husaimi kepada Tribun.

Dikatakan Husaimi, sebegai anggota Komisi C DPRD Riau yang juga menangani permasalahan bantuan sosial, pihaknya akan berupaya mendorong agar lemabaga, instansi atau tempat ibadah yang layak mendapatkan bantuan sosial, seperti yang ada di Kecamatan Pujud tersebut.

"Untuk tempat ibadah di Pujud tersebut, itu sudah diajukan bantuan sosialnya. Kita akan mendorong agar pengalokasian untuk lembaga atau instansi yang benar-benar layak mendapatkan bantuan tersebut," ujarnya.

Husaimi juga mengatakan, pihaknya berharap pengalokasian bantuan sosial tersebut kedepannya lebih dilaksanakan dengan tepat sasaran, dan tidak ada nepostisme, atau mendulukan kelompok tertentu karena kedekatan dan faktor lainnya.

Sementara itu, anggota Fraksi PDIP Riau, Almainis mengatakan, pihaknya juga menyoroti penerimaan bantuan sosial yang dilaksanakan di Pemprov Riau selama ini. Dikatakannya, aturan untuk pendistribusian bantuan sosial tersebut sebenarnya sudah ada, namun beberapa pelanggaran tetap saja terjadi.

"Kita juga melihat adanya bantuan sosial yang diberikan kepada lembaga atau organisasi tertentu setiap tahun. Padahal itu bertentangan dengan aturan, dimana, pengalokasiannya harus dilakukan secara bergilir, dan tidak bisa mendapatkan bantuan secara terus-menerus," tuturnya. (tribunpku)

Terdapat 33 Klinik yang di temukan teridikasi vaksin Palsu di Pekanbaru.

PEKANBARU - Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Pekanbaru, Riau melakukan sidak di sejumlah apotek dan  klinik di wilayahnya. Hasilnya banyak ditemukan vaksin yang terindikasi palsu.

Kepala BBPOM Pekanbaru, Indra Ginting mengatakan yang terindikasi palsu itu adalah vaksin untuk bisa ular dan Anti Tetanus Serum (ATS).

"Dua vaksin tersebut saat ini kita sita untuk diuji lebih lanjut," kata Indra Ginting, Senin (27/6/2016) Indikasi bahwa vaksin itu palsu karena beberapa pihak apotek maupun klinik tidak bisa menjelaskan  dari mana asalnya.

"Karena tidak jelas siapa distributor vaksin tersebut. Makanya temuan vaksin ini akan kita kirim ke Jakarta untuk diuji di labarotorium," sebutnya.

Terkait penemuan vaksin  itu, pihak BBPOM sudah melakukan kordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan Provinsi Riau. di duga terdapat 33 Klinik yang di temukan teridikasi vaksin Palsu di Pekanbaru.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau, Andra Sjafril mengatakan bahwa pihaknya sudah berkodinasi lebih lanjut dengan BBPOM untuk mengambil langkah berikutnya. Namun dia menghimbau kepada warga tidak panik.

"Vaksin palsu itu biasanya ada di distributor tidak resmi. Tetapi kalau vaksin di rumah sakit pemerintah, Puskesman itu distributornya resmi. Jadi kita himbau warga tidak panik," pungkasnya.

Kementrian Kesehatan Memerinah Langsung untuk Memantau di setiap daerah untuk melacak vaksin Palsu.

BKD Rohil Usulkan 55 Farmasi CPNS GGD 2016 ke Pusat

Bagansiapiapi - BKD Rokan Hilir Mengusulkan 55 farmasi  CPNS Guru Garis Depan  Tahun 2016 Farmasi ini Sesuai Surat Edaran Kementrian Pendidikan dan kebudayaan RI Nomor 2066/A.A3/KP/2016 tentang pengadaan CPNS GGD. Tahun ini ada farmasi CPNS bagi guru yang bertugas di daerah terpencil, untuk Provinsi Riau ada empat kabupaten yang mendapatkan farmasi GGD yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Bengkalis, Meranti dan Rokan Hilir ujar Kepala BKD Rokan Hilir, Roy Azlan AP di Bagansiapiapi.

Program GGD ini kata Roy Azlan, diberikan pemerintah Pusat khusus bagi kabupaten yang memiliki pulau ter luar. " Kalau Rokan Hilir kan salah satu Kabupaten yang memiliki pulau terluar, yakni Pulau jemur. Dimana pulau yang menjadi kebanggaan wisata Negeri Seribu Kubah letaknya berbatasan langsung dengan Pork Klang, malaysia" katanya.

 Sejauh ini terangnya , Pemkab Rokan Hilir telah melakukan Momerendum Of Understanding ( MoU ) dengan Kemendikbud. Hanya saja pihak Kemendikbud masih menunggu farmasi resmi dari KemenPAN-RB, "yang jelas berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja dari Disdik Rokan Hilir kita mengusulkan penerimaan CPNS GGD sebanyak 55 Farmasi yang terdiri dari Guru SD, Guru kelas dan Guru Bidang Studi," Jelas Roy Azlan.

Pihaknya mengakui kalau saat ini tengah menyiapkan segala sesuatunya sambil menunggu informasi jadwal dimulainya pendaftaran CPNS GGD tersebut, " formasi ini tetap akan kita perjuangkan agar fomasi yang telah diusulkan diakomodir KemenPAN-RB, Makanya kita terus menyiapkan segala persiapannya" Pungkasnya

Candra digiring Warga Rohil ke Polsek Karna Hina Islam

Bagan Siapiapi Warga Panipahan Kecamatan Pasir Limau Kapas yang menggunakan akun facebook itu bernama Chandra Krismon. Chandra Krismon dikecam karena menggunakan komentar bersifat sara yang menghina tata cara sholat agama islam disalah satu foto akun facebook milik warga.

Para netizen di Kabupaten Rokan Hilir (Rohil) rama-ramai mengecam salah seorang warga Panipahan atas komentarnya yang menghina ajaran islam melalui akun media sosial Facebook, Sabtu (11/6/16).‎

Di foto facebook itu, ada foto yang menunjukkan puluhan orang islam yang sedang sholat dalam keaadaan sujud di tengah lapangan. Kemudian, dikolom komentar itulah Chandra Krismon mengeluarkan kata kotornya.

"Ini lha nmany orang islam gila. K****l sama kalian ancok," komentar Chandra Krismon dengan singkat.

Adanya komentar dengan kotor itu, di screnshot oleh beberapa netizen yang berdomisili di Rohil kemudian mengeshare melalui akun facebooknya masing-masing. 

Salah seorang warga Rohil dengan akun Facebook Rusly Rulli yang juga merupakan Bupati Lira Rohil turut mempertanyakan apa maksud dan tujuan Chandra Krismon tersebut. 

"Ni apa tujuan chandra krismon komentar terntang islam," tulis Rsly Ruli didinding facebooknya dengan menampilkan hasil screnshot perkataan kotor Chandra Krismon. 

Warga Rohil laiinya, Mukim Yoga juga turut mengecam perbuatan itu. Diakun facebooknya Mukim Yoga meminta agar warga Rohil yang mengenal Chandra Krismon agar memberikan informasi untuk melakukan upaya hukum.‎

"Sahabat ansor Panipahan mohon info tentang orang ini, karena kita akan usut secara hukum atas postingannya yang menodai islam. Ditunggu infonya," tulis Mukim Yoga didinding facebooknya dengan menampilkan foto wajah Chandra Krismon. 

Sejak screnshot foto hinaan itu disebarkan, ahirnya netizen mengetahui keberadaan Chandra Krismon. Masyarakat merencanakan melalui FKDM dan FKUB akan menindak lanjuti perbuatannya itu.

Husaimi Hamidi: Pemprov Riau Tak Serius Kelola Aset Daerah

PEKANBARU - Banyaknya aset-aset milik daerah yang tidak terurus dan dibiarkan terbengkalai merupakan bentuk ketidak seriusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau dalam menangani aset daerah tersebut.

Hal itu ditegaskan Legislator DPRD Riau, dari komisi C, Husaimi Hamidi, Kamis (5/2/2016). Bukti ketidak seriusan itu,  karena dirinya melihat secara langsung  banyaknya aset yang dimiliki tidak terdata dan dibiarkan terbengkalai begitu saja. Seperti mess DPRD Provinsi yang berada di Jalan Thamrin.

"Mess yang di Tahmrin itu dulunya di tempati anggota dewan yang berasal dari dapil luar Pekanbaru. Namun karena sekarang tidak ada yang menempati, mess itu terbengkalai begitu saja," ujar Politisi Partai PPP itu saat di jumpai Riaupos.co di ruangan kerja Komisi C kamis (5/2/2016)

Lebih lanjut Husaimi mengatakan,tidak hanya mess yang pernah ditempati anggota DPRD Riau , tapi mess mahasiswa juga tidak terawat.

"Kalau tidak digunakan lebih baik di jual dan dialihkan saja aset yang lain, sehingga aset itu jelas kita punya," tegasnya

Dalam waktu dekat ini, kata Husaimi,  pihaknya dari komisi C DPRD Riau yang membidangi aset pemprov Riau akan turun langsung melihat semua aset-aset milik daerah itu.

Pihaknya tidak menginginkan, aset yang menjadi milik daerah tersebut terbengkalai dan di tempati oleh orang yang bukan seharusnya.

"Saya lihat pemprov ini sanggup membangun tetapi tidak bisa menjaga. Saya rasa ini di sengaja dibiarkan begitu saja, kalau dah lupa yaa di selamatkan oleh pihak-pihak tertentu. Saya pribadi, tidak setuju kalau mess itu di perbaiki lagi, karena banyak rumah dinas yang di tunggu bukan orang yng bersangkutan," tuturnya.

Sumber : RIAUPOS.CO

Kendaraan Tonase Besar Banyak yang Memakai Plat Non-BM

PEKANBARU - Plat nomor kendraan non BM saat ini dinilai semakin ramai ada di sejumlah Provinsi Riau. Keberadaannya pun kebanyakan bukan keluar masuk Riau untuk mengantar barang dan sebagainya, namun untuk beroperasional secara rutin.

Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kendaraan plat non BM tersebut kebanyakan adalah kendaraan bertonase besar, untuk mengangkut beban berat atau kegiatan-kegiatan proyek. Menurut Adil, keberadaan kendraan tersebut tidak hanya ada di daerah kabupaten, tapi juga di perkotaan, misalnya Kota Dumai.

"Saat ini cukup banyak kendraan berplat non BM tersebut yang beroperasional di Riau. Kita lihat contohnya ada di Dumai. Mengapa tidak pakai plat BM saja, mengapa harus non BM," kata Adil, Jumat (4/3/2016).

Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, di daerah Pelalawan pihaknya juga menemukan hal yang sama beberapa waktu lalu, ketika turun ke sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu.

"Kami sudah sampaikan ke perusahaan dan meminta agar dilakukan balik nama, kami berikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan balik nama tersebut," imbuhnya. (*)

Dirut PT CISS Mengaku 68 Alat Berat Perusahaan Belum Bayar Pajak

PEKANBARU - Setelah memberikan keterangan berbeda, akhirnya Mulyanto, Direktur Utama PT Cahaya Indah Sang Surya (CISS) akui, jika dari 147 unit alat berat miliknya, baru 79 unit saja yang pajaknya sudah dibayarkan ke pemerintah, sisanya belum.

Hal ini terungkap dalam hearing Komisi C DPRD Riau dengan PT CISS di Ruang Medium DPRD Riau, Senin (29/02/16). Awalnya menjawab pertanyaan Husaimi Hamidi, anggota Komisi tentang jumlah alat berat milik PT CISS yang pajaknya sudah dibayarkan. Mulyanto menjawab, jika semua alat berat PT CISS, pajaknya sudah dibayarkan.

Setelah anggota Komisi C yang lain, Husni Tamrin kembali mempertanyakan hal yang sama. Mulyanto akhirnya mengakui jika 68 unit alat berat dari 147 unit total keseluruhan, pajaknya belum dibayarkan ke pemerintah.

"Sebaiknya bapak Dirut PT CISS jujur saja, berapa sebenarnya alat berat yang bapak miliki, berapa yang didaftarkan sudah membayar pajak," kata Husni Tamrin dalam hearing.

Sementara itu, Musyaffak Asikhin, Wakil Ketua Komisi C yang memimpin hearing menjelaskan, hearing kali ini bertujuan untuk mendata seluruh alat berat milik semua perusahaan di Riau. Pendataan dikhususkan dari sektor pajaknya.

"Sehingga, jelas berapa alat berat di Riau ini yang belum terdata dan belum bayar pajak. Nantinya, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, apalagi dengan menurunnya DBH Migas," jelasnya.

Kepala Dispenda Riau, SF Hariyanto yang hadir dalam hearing mendukung upaya Komisi C dalam melakukan pendataan sekaligus melakukan pemanggilan terhadap seluruh perusahaan di Riau.

"Selama ini kan, alat berat mereka banyak yang berada di hutan-hutan. Kita bersyukur dengan adanya Komisi C menggagas pertemuan ini dan tadi terungkap, ternyata PT CISS memiliki 147 unit alat berat, baru 79 unit yang terdaftar sudah bayar pajak," tutupnya.

Pansel Segera Panggil Calon Dirut PT PIR

PEKANBARU - Panitia Seleksi (Pansel) pemilihan direksi utama (Dirut) dan direksi PT PIR akan segera menverifikasi berkas, terkait kelengkapan administrasi masing-masing pendaftar.

Salah seorang anggota Pansel PT Pengembangan Investasi Riau (PIR), atau Riau Investment Corporation (RIC) yang mewakili DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, bagi calon yang sudah melengkapi syarat pendaftaran berdasarkan syarat yang diajukan pihak Pansel, maka pendaftarannya akan segera ditindaklanjuti.

“Saat ini tim sedang menverifikasi data atau PIRsyaratan administrasi yang diserahkan pendaftar. Kita sudah buka pendaftaran sejak Selasa (16/2) hingga Senin (22/2) lalu,” kata Husaimi kepada Tribun, Selasa (23/2).

Ada pun tindak lanjut dari pendaftaran tersebut menurut Husaimi adalah dilakukan wawancara atau fit and proper test bagi para calon. Namun Husaimi tidak bisa memastikan jumlah calon yang mendaftar, karena ia sendiri masih berada di luar kota hingga kemaren.

“Jadi mana yang lengkap administrasinya, maka mereka akan kita panggil untuk dilakukan fit and proper test,” tututrnya.

Ditanya berapa kali akan dilakukan tes wawancara bagi para calon, Husaimi belum bisa memastikan, karena hingga saat ini pihaknya juga belum membicarakan berapa kali kebutuhan wawancara para calon nantinya, hingga mendapatkan satu nama untuk calon dirut PT PIR.

Ada pun yang akan diuji dari para calon nantinya menurut politisi PPP ini di antaranya adalah, terkait pengalaman calon yang bersangkutan, kemampuan akademisnya, rekam jejaknya, dan beberapa aspek lainnya.

“Hingga kita benar-benar mendapatkan calon dirut BUMD yang professional, hingga bisa meningkatkan pendapatan daerah nantinya. (*)