Dimana sebelumnya HMI Riau mengajukan anggaran Rp 4 milliar lebih untuk menyokong kekurangan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan Kongres yang mencapai Rp 7 millar lebih.
Ketua Panitia Nasional Kongres HMI XXIX Fat Haryanto Lisda yang ikut menghadiri pertemuan mengatakan, bahwa kebutuhan tersebut untuk membiayai seluruh pelaksanaan yang akan menghadirkan ribuan kader HMI dari seluruh Indonesia.
"Kebutuhan kongres kita ini hampir Rp7 milyar. Kenapa sampai begitu, karena ada ribuan yang akan hadir dan juga ada penggembira utusan dari HMI se-Indonesia, Aceh sampai Papua itu hampir sepuluh ribu. Penginapan akan kita gunakan dan seluruh aktifitas ekonomi nanti di Pekanbaru akan meningkat. Kita sudah hitung juga dengan panitia ketika ada bantuan dari Provinsi, Insya Allah banyaknya peserta yang hadir akan ada keuntungan dari sisi ekonomi yang lebih besar," paparnya.
Disamping peningkatan ekonomi, menurutnya, ke depan diharapkan banyak sumber daya manusia dari Riau yang turut menjadi pengurus di HMI pusat.
"Di samping itu akan ada sumberdaya manusia Provinsi Riau yang harus kita maksimalkan di pengurus pusat HMI. Hari ini kita cuma ada tiga orang dua dari Pekanbaru dan satu dari Dumai. Tapi alhamdullilah dari tiga orang ini kita mampu menarik kongres ini ke Riau," paparnya.
Hal ini tentu saja sekaligus menjadi bantahan terhadap beberapa bentuk tanggapan yang mengasumsikan bahwa penggunaan anggaran tersebut merupakan pemborosan.
"Bagi kami mereka tidak tahu sebenarnya bahwa anggaran hampir Rp7 milyar dan Rp2 milyar lebih menggunakan dari anggaran PB HMI dari pusat. Artinya budget sharing-nya jelas dari Pemprov dari dari Pemkot. Pemkab juga bantu, jadi tidak ada sebutan pemborosan, " lanjutnya.
Anggota DPRD Riau pada dasarnya mendukung apa yang menjadi keinginan tersebut. "Kita tahu ini niatnya baik dan kita mendukung ini. Kita minta HMI lakukan komunikasi dengan kita di DPRD. Karena selama ini mis komunikasi," jelas Ketua Komisi C DPRD Riau Aherson.
Hal senada juga disampaikan anggota Komisi C lainnya, Husaimi Hamidi yang mengatakan seharusnya ekspose kegiatan tersebut kepada DPRD dilakukan jauh-jauh hari. Sehingga DPRD juga bisa mengetahui berapa dan apa saja yang digunakan. "Jangan malah kami yang mengundang. Ini bisa dari awal diekspose," katanya