Anggota Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kendaraan plat non BM tersebut kebanyakan adalah kendaraan bertonase besar, untuk mengangkut beban berat atau kegiatan-kegiatan proyek. Menurut Adil, keberadaan kendraan tersebut tidak hanya ada di daerah kabupaten, tapi juga di perkotaan, misalnya Kota Dumai.
"Saat ini cukup banyak kendraan berplat non BM tersebut yang beroperasional di Riau. Kita lihat contohnya ada di Dumai. Mengapa tidak pakai plat BM saja, mengapa harus non BM," kata Adil, Jumat (4/3/2016).
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Riau, Husaimi Hamidi mengatakan, di daerah Pelalawan pihaknya juga menemukan hal yang sama beberapa waktu lalu, ketika turun ke sejumlah perusahaan beberapa waktu lalu.
"Kami sudah sampaikan ke perusahaan dan meminta agar dilakukan balik nama, kami berikan waktu selama tiga bulan untuk melakukan balik nama tersebut," imbuhnya. (*)